Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran perkebunan teh sebagai sektor vital di Jawa Barat. Menurutnya, keberadaan perkebunan teh memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai sumber ekonomi dan lapangan kerja, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga lingkungan, penopang kesesuaian alam, serta bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan pariwisata di Jawa Barat.
Dalam Musrenbang Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digelar di Bandung pada 15 April 2026, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melindungi keberadaan tanaman teh di berbagai wilayah perkebunan. Ia secara tegas menolak segala bentuk alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi komoditas lain, karena berpotensi menimbulkan bencana lingkungan.
“Kenapa ? Karena Jawa Barat kuncinya itu. Kalau tehnya rusak, Jawa Barat akan mengalami degradasi lingkungan yang kuat dan menurunnya arus wisawatan” tegasnya.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga mendorong upaya pemulihan perkebunan melalui penanaman kembali komoditas teh dan karet, khususnya pada lahan milik negara yang dikelola oleh PTPN I. Saat ini, PTPN I tengah melakukan penanaman ulang secara masif untuk memulihkan sejumlah areal perkebunan, termasuk di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Subang.
Langkah tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga menjaga fungsi tanaman tahunan sebagai pelindung lingkungan dari potensi bencana. Sebagian lahan perkebunan teh di Jawa Barat diketahui mengalami okupasi, sehingga program pemulihan ini menjadi upaya penting untuk mengembalikan fungsi dan keberlanjutan kawasan perkebunan.
Penulis: AdminBPP
